Destinasi Wisata Event & Bisnis Komunitas News 

FestHam 2019. Deputi V KSP : Jember Contoh Kolaborasi Ideal Pemajuan HAM

Jember – Festival HAM 2019 bertajuk “Pembangunan Daerah Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial melalui Pendekatan Budaya”yang diselenggarakan pada 19 s.d. 21 November 2019 bertempat di Jember Jawa Timur secara resmi dibuka oleh Bupati Jember dr. Faida, MMR., Direktur INFID Sugeng Bahagijo, dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang dilanjutkan dengan keynote speech oleh Jaleswari Pramodhawardani dari Kantor Staf Presiden [KSP].

Festival ini akan diisi dengan kegiatan Konferensi Kabupaten/Kota HAM, pentas budaya dan berbagai kegiatan
lainnya.
Acara diawali dengan pentas budaya Tarian Bajul Ijo berlokasi di alun-alun Pemkab Jember yang
diikuti oleh 5.273 anak-anak PAUD dan TK se-Kabupaten Jember. Tarian ini sukses memecahkan
rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).
Festival HAM Jember 2019 diikuti oleh kurang lebih 1000 Peserta yang meliputi perwakilan 33
kabupaten/kota, perwakilan 12 negara antara lain Kanada, Swedia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Belanda, Thailand, Timor Leste, Myanmar, dan perwakilan masyarakat sipil.

Pada kata-kata sambutannya, Bupati Jember dr. Faida MMR., menyampaikan bahwa Kabupaten Jember memiliki visi untuk melakukan pembangunan berbasis HAM dan berkeadilan sosial.
Dalam rangka mewujudkannya, Pemkab Jember telah melakukan berbagai upaya memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat Jember baik kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan,
dll. Pemkab Jember bahkan telah menyelenggarakan pelatihan HAM bagi seluruh Kepala Desa se￾Kabupaten Jember.
“Kami sungguh berharap bahwa Jember akan menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain bagi
upaya pemajuan HAM di tingkat lokal. Praktik penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM
di Kabupaten Jember telah mencakup berbagai hak baik hak anak, perempuan, lansia, ketenagakerjaan, disabilitas, dll,” papar Faida.

Pada kesempatan yang sama, Direktur INFID Sugeng Bahagijo, menyampaikan bahwa pelaksanaan Festival HAM telah mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun terutama dari sisi partisipasi baik dari kalangan masyarakat sipil maupun pemerintah daerah.
Bahkan Festival HAM 2019 telah melibatkan partisipasi dari sektor swasta dan dunia industri. “Kami menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Jember sebagai penyelenggara Festival HAM
2019 dan keteladanan yang telah ditunjukkan dalam melakukan berbagai upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. Kami sungguh berharap bahwa upaya yang telah
dilakukan akan menjadi inspirasi dan mengalir ke seluruh Indonesia dan dunia,” tukasnya.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, menyampaikan bahwa pendekatan dan kerangka
kerja kabupaten/kota HAM akan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan terus dikembangkan di daerah-daerah lainnya. “Budaya dan tradisi daerah dapat digunakan sebagai
pendekatan untuk pembangunan berbasis HAM dalam rangka mencapai keadilan sosial,” tutur Ahmad Taufan.

Keynote speech Jaleswari Pramodhawardani dari Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu- Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Kantor Staf Presiden [KSP] antara lain menyampaikan apresiasinya kepada Kabupaten Jember sebagai penyelenggara Festival HAM ke 6 dan menyatakan bahwa Pemerintah mengapresiasi ‘Human Rights City’ sebagai salah satu model pendekatan yang baik untuk pemenuhan HAM bagi warga negara. “Jember merupakan contoh dari kolaborasi ideal masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan sektor lain dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM. Jember merepresentasikan model daerah yang
mendengar aspirasi masyarakat, diantaranya dengan adanya penolakan Jember dalam kasus Tambang,” papar Jaleswari.

Menurut Jaleswari, Presiden Joko Widodo melalui Nawacita 2 khususnya butir ke-6, telah
menekankan pentingnya peningkatan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM dalam upaya
perlindungan HAM. Selain itu, lanjut Jaleswari, pemerintah juga menegaskan jaminan dan
perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk melakukan langkah￾langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama
“Model pembangunan berbasis HAM sesungguhnya telah sesuai dengan agenda pembangunan pemerintah. Pemerintah daerah adalah ujung tombak bagi pemenuhan HAM. Kendati demikian, Kewajiban dan tanggung jawab HAM bukan hanya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” katanya. (pjm)

Related posts