News Sudut Pandang 

GMNI Jember : Hentikan Impor Pangan, Sejahterahkan Petani Wujudkan Kedaulatan Pangan Sejati

Indonesia, selain negara yang terkenal dengan sebutan negara maritim juga dikenal dengan negara agraris, luas daratan kurang lebih 1.904.569 KM2, dengan jumlah penduduk 261.1 juta jiwa. Dengan kondisi geografis Indonesia yang dilalui garis katulistiwa potensi sumberdaya alam yang terdapat di Indonesia sangat melimpah. Kondisi demikian harusnya mampu untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia jika potensi sumberdaya tersebut dapat dikelola dan termanfaatkan dengan baik. Namun pada kenyataannya setelah 73 tahun Indonesia merdeka, Indonesia belum berhasil mencukupi kebutuhan pangan dari produksi sendiri. Swasembada beras hanya dapat dicapai pada tahun 1984 dan 2008. Di luar tahun-tahun tersebut, pemenuhan kebutuhan pangan sebagian masih bergantung pada impor. Net impor beras mencapai puncaknya sebesar 4,74 juta ton pada tahun 1999 (BPS 1955-2008). Net impor jagung sejak 1976 juga terus meningkat dan mencapai puncaknya sebesar 1,80 juta ton pada tahun 2006. Hal serupa terjadi pada kedelai, dengan puncak net impor 2,81 juta ton pada tahun 2007. Selama 2000-2006, produksi kedelai nasional hanya mampu memenuhi 40% dari kebutuhan dalam negeri.

Indonesia mempunyai aneka pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan nasional. Mengingat kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan jati diri dan martabat bangsa, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menunda upaya pencapaian kemandirian dan kedaulatan pangan. Mempertimbangakan banyaknya aspek untuk mendukung tercapainya kedaulatan pangan Indonesia keseriusan pemerintah menjadi faktor penentu, hingga kini, terkhusus 5 tahun terakhir pemerintah Indonesia masih menemui berbagai polemik dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Berbagai persoalan mengenai permasalahan pasokan pangan menjadi kisah klasik yang seakan cukup sulit untuk di tuntaskan, jika melihat untuk tahun ini saja (2018) terdapat beberapa persoalan pangan di Indonesia. Kasus impor garam, kasus ini sungguh memalukan bagi bangsa Indonesia, negara kepulauan dengan garis pantai terluas di Dunia masih harus mengimpor garam, tercatat selama dua bulan pada Januari-Februari 2018, garam impor yang masuk ke Indonesia mencapai 299.218 ton seniali USD 9,5 juta. Angaka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan impor pada periode yang sama di 2017 sebesar 184.160 ton dengan nilai USD 5,61 juta. Meskipun pemerintah berdalih hal tersebut dikarenakan garam merupakan salah satu komoditas yang penggunaanya cukup besar terutama pada bidang industri, namun hal tersebut nampaknya tetap saja suatu hal yang patut dipertanyakan, lantas bagaiama produksi garam dalam negeri? Dan mengapa produksi garam Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri?

Persoalan pangan terbaru yang sedang menjadi polemik di Indonesia adalah perdebatan antara Dikektur Utama Perum Bulog, Budi Waseso dan Mentri Perdagan Enggartiasto, hal tersebut terjadi akibat impor beras yang akan dilakukan pemerintah RI sebesar 2 juta ton. singkatnya perselisihan tersebut imbas dari kurangnya koordinasi terkait instansi negara yang membidangi persoalan tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri mengandalkan pangan impor untuk menutupi kekurangan persediaan pangan dalam negeri yang pada kenyataannya semakin terdorong menjadi pasar terbuka di tengah arena perdagangan bebas. Peran berbagai lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan multilateral, juga institusi dalam lingkungan PBB, yang mendukung konsep neoliberal terkait dengan pangan memainkan peranan penting dengan meletakkan berbagai tekanan kepada pemerintah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk melaksanakan kebijakan perdagangan bebas yang merugikan petani. Kebijakan impor bahan pangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini pada akhirnya telah memaksa petani lokal harus berkompetisi dengan produk pangan impor yang memiliki harga lebih rendah. Lebih jauh dari itu, kebijakan impor pangan justru menjadi penghancur dari kemampuan komunitas lokal untuk memproduksi pangan dengan cara yang berkelanjutan, yang pada gilirannya justru merusak sistem ketahanan pangan dalam negeri.

Untuk dapat keluar dari ketergantungan pada pangan impor dan mengentaskan petani dari kemiskinan, sudah saatnya Indonesia membangun kemandirian dan kedaulatan pangan, dengan memanfaatkan keberagaman sumber daya hayati, mengembalikan keberagaman pangan lokal, dan membangun industri berbasis pertanian di perdesaan. Membangun kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan instrumen strategis dalam upaya mengentaskan petani dari kemiskinan. Membangun kemandirian pangan merupakan strategi terbaik untuk keluar dari krisis pangan. Sebagai negara agraris dengan keberagaman sumber daya hayati.
Pada akhirnya jika Indonesia Ingin untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menekan ketergantungan impor bahan pangan maka kuncinya adalah kesejahteraan petani, dalam melaksanakan hal tersebut pemerintah perlu menggunakan gagasan-gagasan baru seperti ‘kedaulatan pangan’ dan hak-hak petani untuk memperluas konsep reforma agraria yang mereka maknai sebagai “proses reorganisasi dan membangun kembali struktur sosial, khususnya struktur sosial masyarakat pedesaan, untuk membangun basis yang kuat sektor pertanian dan untuk membangun sistem kepemilikan tanah yang menjamin kehidupan yang baik untuk rakyat inilah cara negara untuk melindungi hak asasi manusia, kewajiban atas hak atas tanah dan sumberdaya alam lainnya”.

Dengan kata lain, jika negara melaksanakan reforma agraria melalui perlindungan terhadap hakhak petani dan juga melaksanakan kedaulatan pangan, maka jalan untuk keadilan sosial telah terbuka. Tetapi untuk meyakinkan pemerintah menjalankan isu tersebut, diperlukan komitmen politik yang kuat para pemegang kekuasaan dan keterlibatan organisasi petani yang kuat. Jika negara dan pemegang kekuasaan tidak memiliki komitmen pada isu tersebut, “petani harus mengambil alih menjadi tanggungjawabnya. Selain itu ada beberapahal lain untuk meningkatkan produksi pangan, Indonesia perlu: (1) memanfaatkan secara optimal sumber-sumber pertumbuhan produksi dengan menerapkan teknologi tepat guna, tanpa mengabaikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan; (2) memanfaatkan keragaman sumber daya hayati dan agroekosistem dengan perwilayahan komoditas serta aneka pangan lokal; (3) memanfaatkan sumber daya lokal secara in-situ untuk mengurangi penggunaan sumber daya eksternal; (4) melakukan konsolidasi manajemen usaha tani bagi petani kecil dalam suatu korporasi atau asosiasi; (5) membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara petani skala kecil dan perusahaan industri pertanian; (6) merealisasikan program lahan pertanian abadi 15 juta ha disertai dengan reforma agraria.

Pernyataan Sikap Oleh ;

Irham Fidaruzziar, Ketua DPC GMNI Jember.

Related posts