News 

GMNI Jember Tolak Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT)

Tembakau merupakan salah satu tanaman yang telah menjadi komoditi di Indonesia, sejak dahulu tembakau telah memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi pemasukan Negara. Tercatat sejak tahun 2013 penerimaan cukai tembakau selalu berada diatas 100 Triliyun. Dalam Surat Pernyataan Sikap DPC GMNI Jember, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unej menyebutkan , data rincian cukai tembakau yang masuk APBN tercatat sebabgai berikut: tahun 2013 Rp. 103,6 T, 2014 Rp. 112,5 T, 2015 Rp. 139,6 T, 2016 Rp. 141,7 T, 2017 Rp. 149,9 T.

Dengan besarnya dana yang bisa diserap dari tembakau harusnya pemerintah dapat memanfaatkan potensi ini dengan sebaik mungkin, namun beberapa tahun terakhir muncul berbagai polemik terkait peredaran tenbakau di Indonesia. Persoalan pengendalian tembakau sudah menjadi isu yang sering diperbincangkan masyarakat Indonesia, khususnya masalah produk hasil tembakau berupa rokok. Bukan hal baru jika kemudian wacana pengendalian tembakau mencuat kepermukaan dan menjadi perdebatan yang sengit antar pemangku kepentingan, khususnya pemerintah dan masyarakat tembakau. Pengendalian Tembakau merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah atas pandangan dari aspek kesehatan dan konsumsi rokok yang harus dikendalikan.

Hal tersebut kemudian mendorong munculnya kebijakan pengendalian tembakau internasional, yang dikenal dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). FCTC merupakan perjanjian internasional dalam pengendalian tembakau yang bersifat mengikat bagi negara-negara yang telah meretifikasinya. Meskipun Indonesia belum meretifikasi FCTC, namun perang gelobal melawan tembakau telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1999. Ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 81 Tahun 1999 sebagai kebijakan pengendalian tembakau yang pertama di Indonesia. Terakhir pemerintah mengeluarkan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Ironisnya pasal-pasal yang termuat dalam PP No. 109 Tahun 2012 tersebut hampir keseluruhan sama dengan pasal-pasal yang termuat dalam FCTC.
Pada tanggal 13 – 15 September 2018, Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) ke – 12 tahun ini akan diadakan di Bali dengan topic “tobacco control for sustainable development : ensuring a healthy generation.

APACT adalah konferensi Internasional se Asia Pasifik dan merupakan sebuah forum bagi penggerak pengendalian tembakau untuk berkumpul setiap 2 tahun sekali, tahun ini Indonesia selaku tuan rumah (APACT) menjadi sorotan public khusunya para petani tembakau dan penggerak industri tembaku berskala kecil hal itu dikarenakan hasil kesepakatan yang diperoleh dari konfrensi tersebut akan berdampak pada pertembakaukan nasional.

“Dampak yang paling dikhawatirkan adalah hancurnya perekonomian masyarakat tembakau di Indonesia, dari hulu ke hilir terdapat 6,1 juta jiwa masyarakat bergantung pada industri tembakau mulai dari petani tembakau, karyawan pabrik rokok dan pedagang rokok, karena pemerintah akan sangat mengatur bagaiamana peredaran produk tembakau khususnya rokok,” terang Ketua DPC GMNI Jember Irham Fidauziar.

Dapat dibayangkan jika pemerintah akan mengatur dan hanya perusahaan rokok besar yang bisa memproduksi rokok maka nilai jual tembakau akan anjlok karena distribusi tanaman tembakau hanya dikuasi perusahaan besar, konsekuesi logis dari hal tersebut adalah petani semakin meradang harga rokok mahal namuan harga tanaman tembakau murah. Dengan masifnya kampanye anti rokok bentuk perlindungan Negara terhadap petani dan penggiat industri rokok kecil perlu dipertanyakan karena payung hukum yang membahas tentang hal tersebut melalui RUU petembakau belum disahkan karena menuai berbagai polemik dibeberapa kalangan yang memiliki kepentingan.

“Dengan belum disahkannya RUU pertembakauan tersebut maka akan banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh kapitalis asing untuk menghancurkan pertembakauan Indonesia, mulai dari petani tembakau hingga industri tembakau skala kecil. Jember yang merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Akan turut berdampak terhadap regulasi pengendalian tembakau yang dicanagkan pemerintah,” terangnya.

Kebijakan pengendalian tembakau di tingkat nasional, salah satunya yaitu kenaikan cukai rokok. Kenaikan cukai rokok, telah mengakibatkan banyak industri rokok kecil di berbagai daerah gulung tikar. Di Kabupaten Jember, sekitar 154 industri rokok rumahan yang tergabung dalam paguyuban pengrajin rokok Mitra Karya Mandiri mengalami gulung tikar.

Hal tersebut, disebabkan besarnya beban produksi yang ditanggung karena kenaikan tarif cukai rokok dan berbagai kebijakan pengetatan industri rokok lainnya. Tentu saja hal ini, merugikan bagi pemerintah, mengingat industri rokok kecil juga turut memberikan sumbangan bagi penerimaan negara melalui cukai rokok.
Keadaan yang demikian petani dan penggiat indusrti jember tembakau skala kecil hanya berharap pemerintah mau memperdulikan nasib mereka dengan merealisasikan janji bupati Jember nomor 11 “menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau”.

Dengan keadaan yang seperti itu maka dari itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat FIB menuntut antara lain ; Menolak diadakannya konfrensi (Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT). Karena akan mengakibatkan bentuk penegndalian tembakau yang berdampak pada hancurnya perekonomian masyarakat tembakau Indonesia.

“Kami juga mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU tentang pertembakauan sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap pertembakauan nasioanal dan masyarakat tembakau. Juga, meminta Bupati Jember untuk menjalankan komitmennya dalam janji kerja fakta Bupati no 11. “menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau,” ujarnya.

Related posts