News 

Kalau PTPN XII Paham MOU, Mestinya Tidak Perlu Menghambat Pengembangan Bandara Jember

Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo menanggapi pernyataan Manager Kebun Mumbulsari PTPN XII Kishartono yang menyebutkan ada kekurangan yang belum diserahkan oleh Pemkab Jember membuat pelaksanaan pelebaran jalan menuju Bandara Notohadinegoro dihentikan.

Kishartono mengatakan, Bupati Jember belum mengirimkan surat dan master plan (rencana induk) kepada direksi PTPN XII yang akan menjadi dasar untuk memberikan izin pelaksanaan proyek pelebaran jalan menuju bandara.

Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Sembodo menjelaskan, semua persyaratan sebenarnya telah dipenuhi dalam penandatanganan kesepakatan oleh Bupati Jember, Angkasa Pura 2, dan Dirut PTPN 12 pada 6 Juli 2018 di Jakarta. Ratno menyebut, pelaksanaan pelebaran jalan semestinya bisa dipahami PTPN XII ditingkat teknis karena bisa dikerjakan terlebih dahulu.

“Semua persyaratan sebenarnya telah kita penuhi, dan dalam MoU 6 Juli sudah disepakati bahwa seluruh infrastruktur, termasuk infrastruktur pendukung akan dibangun. Artinya, kesepakatan pasca MoU yang dihadiri sejumlah pihak menyatakan kalau infrastruktur termasuk pelebaran jalan masuk bisa dikerjakan dahulu, sambil menunggu penyusunan master plan,” kata Ratno, Jumat (31/8).

Dia menambahkan, meski Bupati Jember tidak mengirimkan surat penjelasan masterplan kepada direksi PTPN XII, maka bukan berarti dalam hal ini bupati tidak mau melakukan atau membiarkannya berlarut-larut dalam melaksanakan instruksi Presiden RI Joko Widodo.

“Bupati mau, tapi jaminannya apa dari PTPN XII ? Karena dari waktu ke waktu terus berubah permintaannya. Awal (minta) masterplan, terus minta HGU (Hak Guna Bangunan) dirubah menjadi HPL (Hak Pengelolaan), terus berubah lagi jadi ganti rugi, sekarang minta surat lagi. Menurut kami, bandara adalah program sinergi yang dilandasi komitmen bersama,” tandasnya.

Selanjutnya, pada pertemuan terakhir tanggal 29 Agustus 2018 di Jakarta, semuanya juga telah sepakat kalau pelebaran jalan bakal dimasukkan ke masterplan. “Bisa berpotensi molor terus ini realisasi bandara jadi embarkasi haji kalau ada pihak yang tidak memahami secara utuh kebijakan MOU,” imbuhnya.

Related posts