News 

OTT Dispenduk. Kadispenduk Jadi Tersangka, Aliran Pungli Terus Ditelusuri

Tim Saber Pungli Jember menetapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Jember inisial SW dan seorang pria berinisial AK yang posisinya sebagai pengepul atau calo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Kapolres Jember AKBP. Kusworo Wibowo SH., S.I.K., MH, dalam Press Conference di halaman Mapolres Jember mengatakan, penetapan dua tersangka, ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan terhadap 20 saksi saksi yang diamankan saat  OTT.

Kejadian ini menurut Kusworo, berangkat dari keluhan masyarakat yang sejak awal tahun 2018, masyarakat yang ngurus Adminduk harus mengantri di Dispendukcapil maupun di Roxy mulai subuh, dan jadinya melalui proses yang cukup panjang dan bisa berbulan-bulan untuk mendapatkan KTP.

“Disitu masyarakat memberikan informasi, baik melalui Media Sosial (Medsos) maupun datang di Kepolisian dan Kejaksaan bahwa untuk mendapatkan KTP itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, tapi untuk mendapatkan dalam satu hari itu lewat jalur belakang menggunakan biaya,” terang Kapolres Jember AKBP Kusoworo.

Berdasarkan hal itu Tim Saber Pungli sepakat untuk melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut, akhirnya dilakukan operasi tangkap tangan terhadap 20 oknum PNS, honorer, operator, dan calo diduga melakukan pungli berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran.

“Dari OTT tersebut kami melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang, yang mereka kemaren berkapasitas sebagai saksi, namun kemarin kami menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Kadispendukcapil dan salah-seorang sipil inisial K,” ungkapnya.

Dari situ penyidik mendapatkan rangkaian peristiwa, dimana tersangka K ini, melalui kaki tangannya terhadap pemohon KTP, KK dan Akte Kelahiran untuk memungut biaya, 1 berkas KTP, KK dan Akte Lahir, masing-masing Rp. 100 ribu dan KIA Rp. 25 ribu.

“Kegiatan dimulai Maret 2018, dengan indek rata-rata perhari antara 1,5 juta sampai 9 juta, dan perminggu 30-35 juta, teknisnya juga variatif tergantung komando, tidak setiap hari, pemohon memberikan ke K, lalu ke Sopir dan ke Kadispenduk, kemudian diproses, untuk dananya langsung diserahkan ke Kepala Dinas,” ungkapnya.

Sedangkan uang  yang diamankan saat operasi OTT sebesar Rp 10 juta, namun dimana saja uang itu mengalir, masih dalam proses pengembangan. “Pemeriksaannya kan baru satu hari, masih belum ada persesuaian, sehingga belum dapat menyimpulkan, termasuk apa nanti ada tersangka baru”, lanjutnya.

Barang bukti yang diamankan, uang Rp 10 juta dan 236 dollar Singapura, hp, flash disc, kartu ATM dan berbagai berkas KTP, KK, KIA, Akte Lahir. Atas perbuatannya Kadispendukcapil bakal dijerat pasal 12 UU 1999 tentang Tipikor dengan ancaman 4 -20 tahun, sedang K  pasal 5 dengan ancaman 1 -4 tahun.

Berdasarkan rangkain peristiwa ini Kusworo menyampaikan kepada Bupati Jember, agar jangan sampi peristiwa OTT  ini menghambat jalannya pelayanan adminduk kepada masyarakat. “Insya-Allah sudah ada komunikasi dengan Bupati, akan segera mengangkat Plt Kadispenduk,” ujarnya.

Dirinya juga sudah berkoordinasi dengan Pemkab, termasuk Inspektorat, Intinya semua Forkompimda ingin merubah pelayanan menjadi lebih baik lagi untuk masyarakat. Jadi goal settingnya adalah bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.

Related posts