News 

Sikapi Tambang, Bupati Jember Siapkan Perda RTRW

Belum berakhir perjuangan Bupati dan Wakil Bupati Jember untuk memperjuangkan keinginan masyarakat Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, agar terbebas dari eksploitasi tambang emas yang bisa merubah kondisi wilayah pertanian yang telah ada sebelumnya.

Sebelumnya, Bupati Jember, dr. Hj Faida, MMR telah berjuang bersama – sama masyarakat Silo dan segenap masyarakat Jember lainnya yang sejak awal sudah tidak menghendaki adanya aktifitas penambangan di Silo.

Karena satu suara, kemudian Bupati Faida melangkah cepat dengan mengajukan permohonan pembatalan melalui sidang Non Litigasi Menkum HAM dengan hasil putusan sidang menyimpulkan bahwa SK tersebut cacat hukum dan memutuskan harus dibatalkan demi hukum. Dengan dasar hasil sidang Non Litigasi itu maka Menteri ESDM membatalkan lampiran IV dan Wiup tambang silo batal demi hukum tertanggal 6 Februari 2019, SK bernomor 23 K /30/ MEM / 2019 yang ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan. SK ini adalah revisi dari SK sebelumnya bernomor 1802 yang sekaligus meniadakan WIUP Blok Silo Jember dengan bahan mineral logam emas.

“Agar tidak terjadi lagi munculnya SK penetapan Silo sebagai WIUP Blok Silo, maka celahnya adalah di RTRW,”kata Bupati Faida usai mengikuti tasyakuran bersama yang diselenggarakan oleh Masyarakat Kecamatan Silo, Jember, bertempat di halaman gudang kopi Pace Kebun Silosanen PTPN XII, Desa Pace, kecamatan/ kabupaten setempat, Jumat (15/1).

Menurut Bupati Faida, RTRW Jember itu di Silo ada wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah tambang yang sejatinya bukan untuk eksploitasi namun hanya untuk eksploirasi. Tetapi masyarakat Silo tidak menginginkan di wilayahnya menjadi blok tambang, tetapi menginginkan wilayah pertanian. Sehingga Bupati Faida, akan merubah Perda RTRW sesuai dengan kondisi kenyataannya bahwa wilayah Silo adalah wilayah pertanian.

“Dan masyarakat Silo tetap menginginkan wilayahnya tetap menjadi wilayah pertanian. Maka RTRW kita saat ini berlaku sampai tahun 2020,” terangnya.

Maka mulai saat ini Bupati Faida, akan mempersiapkan untuk penggantian isi Perda RTRW tersebut untuk di Silo akan hanya menjadi wilayah pertanian, tidak ada wilayah yang menjadi wilayah tambang emas. Dan seluruh masyarakat jember juga tidak menginginkan ada wilayahnya yang RTRW-nya untuk tambang emas. “Ini yang akan kita perjuangkan melalui perubahan Perda RTRW,”tegasnya.

Selain itu, kata Bupati Faida, dirinya juga akan membuat satu Perda lahan pertanian, yakni LP2B dengan mengembalikan wilayah Silo yang awalnya menjadi wilayah tambang untuk kembali menjadi wilayah pertanian sesuai keinginan masyarakat.

Related posts